Realisasi Belanja Daerah Lambat
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun, atau sekitar 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan signifikan terjadi pada belanja modal, yang hanya terealisasi Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Kondisi ini menyebabkan dana mengendap di bank, mencapai Rp 234 triliun.
Perbedaan Data Dana Pemda
Terdapat perbedaan data mengenai jumlah dana Pemda yang mengendap di bank. Bank Indonesia mencatat dana tersebut mencapai Rp 233,97 triliun, sementara data dari 546 Pemda yang disampaikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mencatat Rp 215 triliun. Purbaya meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyelidiki selisih sebesar Rp 18 triliun antara kedua data tersebut.
Langkah Percepatan Belanja Daerah
Untuk mengatasi masalah ini, Purbaya mengimbau agar Pemda mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun. Ia juga menyarankan agar penyimpanan dana dilakukan secukupnya dan tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama. Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan investor serta masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dana Pemda dapat digunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.