Mengapa Perlindungan Data Penting di Sektor Keuangan Indonesia

emasnaik.com – Perlindungan data bukan sekadar isu teknis. Dalam sektor keuangan, data pribadi menjadi pondasi kepercayaan nasabah. Sistem keuangan yang aman dan terpercaya tak bisa lepas dari pengamanan data yang optimal.

Ancaman Siber dan Kerentanan Sistem Keuangan

Sektor jasa keuangan menerima tekanan kuat dari serangan siber. Ketergantungan tinggi pada teknologi digital membuat institusi keuangan menjadi target utama.

Laporan internasional menyebut bahwa sejak pandemi, serangan siber terhadap lembaga keuangan meningkat pesat. Indonesia sendiri termasuk negara yang rentan terhadap ancaman ini.
Karena itu, keamanan siber menjadi aspek strategis agar sistem keuangan tidak mudah terguncang.

Regulasi & Upaya Pengawasan

Otoritas Keuangan Nasional telah merumuskan kebijakan untuk melindungi data nasabah. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan hukum penting.

OJK pun mengambil inisiatif melalui aplikasi Big Data Analytics untuk memperkuat pengawasan pasar modal. Dengan alat baru itu, OJK bisa lebih cepat mendeteksi pola manipulasi dan penyalahgunaan data.

Lebih lanjut, integrasi data lintas lembaga keuangan diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus menjaga keamanan data yang bersifat sensitif.

Risiko Jika Proteksi Data Gagal

Gagal melindungi data dapat memicu kerugian finansial dan reputasi. Nasabah bisa dirugikan melalui pencurian identitas atau transaksi tak sah. Lembaga keuangan yang mengalami kebocoran data bisa menghadapi tuntutan hukum, sanksi administratif, atau kehilangan kepercayaan publik.

Investasi dan integritas pasar juga bisa terganggu bila nasabah meragukan keamanan sistem keuangan. Oleh sebab itu, tidak ada toleransi terhadap lemahnya sistem pengamanan data.

Strategi Kuat untuk Menjaga Data Nasabah

Pertama, bank dan fintech harus menggunakan enkripsi end-to-end serta sistem keamanan berlapis. Keamanan data saat transit dan saat penyimpanan harus sama diperhatikan.

Kedua, institusi perlu melakukan audit keamanan secara berkala dan penetrasi testing. Uji coba eksternal bisa membantu menemukan celah yang belum disadari.

Ketiga, edukasi karyawan dan nasabah sangat penting. Kesalahan manusia tetap menjadi titik lemah utama sistem.
Terakhir, kolaborasi antar lembaga negara, regulator, dan penyelenggara jasa keuangan diperlukan agar kebijakan dan praktik keamanan data selaras, efektif, dan responsif terhadap ancaman baru.

Previous Post Next Post