Evaluasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor: Prabowo Soroti Efektivitas dan Dampak Ekonomi
emasnaik.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dalam rapat terbatas yang berlangsung pada 13 Oktober 2025 di kediamannya, Prabowo menekankan pentingnya menilai efektivitas dan dampak kebijakan ini terhadap cadangan devisa negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa meskipun pengusaha telah memarkir hasil ekspornya di dalam negeri, hasilnya belum memadai, sehingga perlu dilakukan kajian ulang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025: Tujuan dan Implementasi
Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan DHE, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang menggantikan PP 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Sumber Daya Alam (SDA). Aturan ini, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025, mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% DHE SDA dalam rekening khusus di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan. Perubahan signifikan lainnya adalah perluasan penggunaan DHE SDA selama masa retensi dalam rekening khusus valas untuk tujuan penukaran ke rupiah di bank yang sama, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Evaluasi dan Kajian Ulang: Langkah Menuju Optimalisasi
Meskipun kebijakan DHE telah diterapkan, Prabowo menilai bahwa hasilnya belum sesuai harapan. Oleh karena itu, evaluasi dan kajian ulang menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Prasetyo Hadi menambahkan bahwa meskipun pengusaha telah mematuhi kewajiban penempatan DHE, dampaknya terhadap perekonomian dan cadangan devisa belum signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Dengan dilakukannya evaluasi dan kajian ulang terhadap kebijakan DHE, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan kontribusi DHE terhadap perekonomian Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.